RADAR MAHULU — Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah yang kian memburuk memicu reaksi keras dari kelompok aktivis dan akademisi kampus. Tak lagi sekadar menanti evaluasi rutin, muncul sebuah tuntutan tajam yang ditujukan langsung ke Istana: mendesak Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran menteri terkait untuk memindahkan kantor mereka ke Palangka Raya selama 30 hari.
Tuntutan ini disuarakan secara tegas oleh aktivis Virdian Aurellio Hartono dan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan. Bagi mereka, desakan agar Presiden beserta kabinet menetap di episentrum bencana adalah bentuk ujian empati sekaligus langkah esensial untuk memahami krisis ekologis yang tidak bisa diselesaikan hanya lewat instruksi jarak jauh.
Keputusan Tak Bisa Diambil dari Belakang Meja
Gagasan di balik tuntutan 30 hari berkantor di Kalteng ini didasari oleh lambannya penanganan dan kompleksitas masalah Karhutla di lapangan. Para aktivis menilai, penanganan krisis ini berjalan tidak proporsional jika hanya dikendalikan lewat laporan di atas meja ibu kota.
Virdian Aurellio Hartono menegaskan bahwa kondisi Karhutla saat ini sudah pada tahap darurat yang membutuhkan kehadiran langsung pengambil kebijakan tertinggi.
Dengan menetap di wilayah terdampak selama satu bulan, para pejabat negara dipaksa untuk ikut menghirup udara yang bercampur partikel debu sisa pembakaran gambut, merasakan perihnya mata, dan melihat langsung bagaimana kabut asap melumpuhkan denyut nadi kehidupan warga Kalteng.
Bagian dari 8 Tuntutan BEM
Senada dengan Virdian, aliansi BEM se-Kalimantan menjadikan desakan berkantor di Kalteng ini sebagai salah satu dari 8 poin tuntutan utama mereka terkait Karhutla. Para mahasiswa menilai bahwa Karhutla yang menjadi petaka tahunan ini membuktikan adanya celah besar dalam penegakan hukum dan tata kelola lahan.
Kehadiran fisik Presiden Prabowo diyakini dapat memangkas birokrasi yang berbelit, mempercepat rantai komando, dan menunjukkan ketegasan negara dalam menindak korporasi-korporasi nakal pemilik konsesi lahan yang terbakar.
Tuntutan keras dari aktivis dan mahasiswa Kalimantan ini menjadi alarm bagi pemerintah pusat. Desakan ini kini menjadi ujian komitmen politik bagi kabinet Prabowo: apakah mereka bersedia menanggalkan kenyamanan ibu kota demi memimpin langsung operasi darurat ekologis dari balik pekatnya kabut asap Kalimantan. (*ed/sb)
Disclaimer: Semua hak cipta atas isi berita dan foto di atas dilindungi undang-undang. Dilarang keras menyalin, memperbanyak, atau memuat ulang sebagian maupun seluruh isi berita dan foto untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Redaksi Radar Mahulu.
Informasi yang disajikan dalam artikel ini ditujukan untuk tujuan edukasi dan informasi umum. Radar Mahulu berupaya menyajikan data seakurat mungkin, namun kami tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian atau konsekuensi yang timbul akibat penggunaan informasi tersebut. Kami menyarankan pembaca untuk selalu melakukan verifikasi mandiri terhadap informasi yang bersifat krusial atau teknis.
Punya info menarik atau peristiwa di sekitar Anda? Hubungi tim redaksi kami melalui email ke: redaksi@radarmahulu.id atau kirim pesan melalui media sosial resmi Radar Mahulu. Ikuti terus informasi terkini seputar Mahakam Ulu hanya di Radar Mahulu.
Komentar